Layanan hukum diberikan untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban dalam memahami dan menghadapi proses hukum, baik secara litigasi (di pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan). Untuk proses hukum di luar pengadilan bisa melalui mediasi dan negosiasi antar pihak-pihak korban dan terduga pelaku melalui pendampingan orang ketiga seperti tokoh masyarakat, dosen, orang tua, dan sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 dalam Pasal 31 menyebutkan untuk memberikan layanan hukum. Pendampingan hukum ini dapat berupa edukasi terkait hak-hak korban, prosedur hukum yang berlaku, serta pendampingan selama proses investigasi maupun persidangan. Pendamping hukum terdiri atas tenaga profesional seperti advokat, paralegal, atau konsultan hukum yang ditunjuk oleh perguruan tinggi atau melalui kerja sama dengan lembaga bantuan hukum yang kredibel.

Di samping layanan tersebut, Universitas Dinamika Bangsa juga menyediakan layanan tambahan sesuai kebutuhan khusus korban. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 dalam Pasal 93 tentang pendampingan korban disabilitas, Pasal 90 untuk bimbingan rohani, dan Pasal 31 untuk perlindungan keamanan, kemananan, maupun layanan psikologis.

Layanan ini meliputi dukungan akademik (seperti penyesuaian jadwal kuliah atau tugas), pendampingan sosial dan rohani, bantuan bagi korban penyandang disabilitas (seperti penyediaan pendamping bahasa isyarat atau aksesibilitas fisik), serta perlindungan keamanan dan kerahasiaan data pribadi korban. Setiap bentuk pendampingan tambahan ini diberikan berdasarkan asesmen kebutuhan dan hanya dilaksanakan dengan persetujuan korban. Dalam kasus tertentu, pendampingan dapat melibatkan wali atau pendamping legal, terutama jika korban adalah anak di bawah umur atau penyandang disabilitas.